Hukum Internasional
Pengertian Hukum Internasional
(Publik) menurut Mochtar Kusumaatmadja ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan
internasional) yang bukan bersifat perdata. Menurut Starke yaitu Hukum
Internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara
merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara
umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:
- Kaidah hukum lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- Kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.
Hukum Internasional sama dengan
hukum bangsa-bangsa, Ius gentium bukan diartikan hukum yang berlaku
antara bangsa-bangsa saja, melainkan yang mengatur hubungan antara orang romawi
dengan orang bukan romawi dan antara orang bukan romawi satu sama lain.
- Hukum kebiasaan dan aturan (hukum) yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu.
- Hukum antar negara yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang kita kenal sebagai negara nasional (national-state).
Hukum perdata internasional
menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas
hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara-negara”
transnational law, yakni prinsip-prinsip dan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara
subjek-subjek hukum dan bersifat lintas batas negara. Hukum
internasional dalam arti luas adalah hukum bangsa-bangsa, dapat dikatakan bahwa
sejarah hukum internasional sangat tua, Hukum internasional dalam arti sempit
adalah hukum yang mengatur antar negara-negara, hukum internasional baru
berusia ratusan tahun, Hukum internasional modern yaitu sistem hukum yang
mengatur hubungan antara negara-negara.
Perjanjian perdamaian WESTPHALIA lahirnya sistem hukum internasional modern
atas negara-negara nasional. Isi dari perjanjian perdamaian Westphalia :
- Mengakhiri perang tiga puluh tahun dan meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik karena perang di Eropa
- Mengakhiri untuk selama-lamanya usaha kaisar romawi yang suci (The Holy Roman Emperor)
- Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu
- Kemerdekaan negara
Ciri-ciri Pokok Masyarakat Eropa
berdasarkan Perjanjian Westphalia
- Negara teritorial yang berdaulat
- Hubungan nasional didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat
- Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka.
- Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang hanya mengambil oper pengertian lembaga hukum perdata hukum romawi
- Negara mengakui hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara.
- Tidak adanya mahkamah (internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ketentuan hukum internasional
- Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin tentang perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa
- Masyarakat internasional dalam Perjanjian
- Revolusi Perancis
- Perubahan yang terjadi yakni:
- Lahirnya pemerintahan rakyat dan hak menentukan nasib sendiri.
- Bertambahnya segi kerakyatan kepada sifat pemerintahan negara.
Peristiwa penting pasca
Perjanjian Perdamaian Den Haag 1907 adalah:
- melarang perang sebagai cara mencapai tujuan nasional, yakni Briand-Kellog Pact yang diadakan di Paris tahun 1928; dan
- Didirikannya Liga Bangsa-Bangsa dengan Perjanjian Versailles pasca PD I dan PBB pasca PD II
Tujuannya yaitu memperkuat
masyarakat internasional dan memajukan kesejahteraan umat manusia bangsa-bangsa
dengan meniadakan perang sebagai sumber kesengsaraan
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
PERKEMBANGAN HI KONTEMPORER
- Meningkatnya jumlah negara baru akibat proses dekolonisasi
- Munculnya organisasi internasional
- individu sebagai subjek HI
- Perkembangan IT
- Muncul dan makin berperannya aktor-aktor non state dalam percaturan internasional
- Era globalisasi
- Munculnya isu-isu global, seperti demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan terorisme.
MASYARAKAT DAN HUKUM
INTERNASIONAL
- Hakikat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional
- Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis Hukum Internasional
- Kedaulatan Negara: Hakikat dan Fungsinya dalam Masyarakat Internasional
Hakikat Dasar
Hukum Internasional
- John Austin (1790-1859), mempertanyakan sifat hakikat dari hukum internasional
- John Austin menyatakan tidak ada otoritas yang memiliki kekuasaan legislatif atau otoritas yang berkuasa atas masyarakat negara-negara
- Austin mengatakan kaidah-kaidah hukum internasional secara eksklusif bersifat kebiasaan, jadi hanya moral atau etika semata.
- Jadi, Austin berkesimpulan bahwa hukum internasional itu bukan hukum yang sebenarnya, melainkan hanya positive international morality atau rules of positive morality
Teori-teori/Aliran tentang Dasar
Berlaku/Mengikatnya HI
SCHOOLS OF NATURAL LAW
- Hukum alam, hukum ideal yang didasarkan atas sifat hakikat manusia sebagai makhluk berpikir atau serangkaian kaidah yang diturunkan oleh alam kepada akal budi manusia. Hukum internasional mengikat karena ia adalah bagian dari “hukum alam” yang diterapkan dalam kehidupan bangsa-bangsa. Teori hukum alam dominan di abad ke-17 dan abad ke-18, Tokoh-tokoh dari mazhab ini adalah Grotius (Hugo de Groot) & Emmeric Vattel. Sumbangan hukum alam terhadap perkembangan HI adalah meletakkan landasan-landasan moral dan etika di setiap perjanjian-perjanjian internasional serta konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh rasio manusia
SCHOOLS OF POSITIVE LAW
Mazhab atau Teori Kehendak
Negara atau Teori Kedaulatan Negara;
- Negara sumber dari segala sumber hukum
- HI mengikat negara-negara
- Eksponen mazhab ini adalah Georg Jellinek & Zorn
Mazhab atau Teori Kehendak
Bersama Negara- negara;
- HI mengikat bukan karena kehendak negara-negara secara sendiri-sendiri, melainkan karena kehendak bersama negara-negara itu
- Negara melepas dari kehendak individual dan mendasarkan pada kemauan Negara
- Teori ini juga memandang HI sebagai hukum perjanjian antara negara-negara
- Eksponen mazhab ini adalah Triepel
Mazhab Wina (Vienna School
of Thought);
- Dasar mengikat HI didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi, kemudian juga didasarkan suatu kaidah yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya
- Kaidah tersebut sampai kepada kaidah dasar yang dinamakan Grundnorm, yang tidak dapat diterangkan secara hukum
- Jadi dapat dikatakan bahwa ada dan mengikatnya kaidah HI didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum lain yang lebih tinggi
- Kaidah dasar dari hukum internasional itu adalah prinsip atau asas pacta sunt servanda
- Tokoh aliran ini adalah Hans Kelsen
Mazhab Perancis;
- Meletakkan dasar mengikatnya HI pada fakta-fakta kemasyarakatan (fait social)
- Persoalannya dikembalikan kepada naluri manusia sebagai makhluk sosial dan kebutuhannya akan solidaritas
- Eksponen mazhab ini adalah Leon Duguit, Fauchile, dan Schelle
STATE SOVEREIGNTY
Asal mula kata ‘kedaulatan’ dari
bahasa Latin “superanus” dan dari bahasa Inggris “sovereignty”
berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat, artinya negara itu
mempunyai kekuasaan tertinggi dan bersifat monopoli. Kedaulatan teritorial
terdiri dari: Tanah atau daratan, Laut; dan Udara.
SUMBER-SUMBER HUKUM
INTERNASIONAL
Sumber hukum material : dasar
mengikat berlakunya HI dan Sumber hukum formil : ketentuan hukum dalam
kaidah-kaidah HI.
MACAM-MACAM SUMBER HUKUM
DALAM HI
- Perjanjian Internasional
- Kebiasaan Internasional
- Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
- Putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan
0 komentar:
Posting Komentar